Aktivis HAM Munir yang Selalu Ikonik dan Tak Padam

Sumber: Pinterpolitik.com

Bagi Anda yang berkecimpung di dunia HAM, nama Munir adalah nama yang sulit dihapuskan dan tidak bisa dipisahkan dari sejarah HAM di Indonesia. Sepanjang hidupnya dihabiskan untuk membela dan menegakkan kasus-kasus HAM di Tanah Air, tapi sayangnya, dalang kematiannya sendiri hingga kini masih menjadi tanda tanya karena menunjukkan ketidak seriusan pemerintah untuk mengusut kasusnya.

Wajah Munir khas seperti umumnya peranakan Arab di Indonesia. Ia lahir dari pasangan Said Thalib dan Jamilah sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara. Lahir dan besar di Malang, pria bernama lengkap Munir Said Thalib ini memilih studi Hukum di Universitas Brawijaya. Semasa kuliah ia dikenal sebagai aktivis kampus yang sangat gesit.

Beberapa jabatan pernah diembannya antara lain, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (1988), Koordinator Wilayah IV Asosiasi Hukum Indonesia (1989), Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya (1988), dan Sekretaris Al-Irsyad cabang Malang (1988).

Selepas mendapat gelar Sarjana Hukum, Munir semakin serius melakukan pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM. Pembelaannya makin kental terhadap kaum tertindas. Di samping vokal menyuarakan pembelaan HAM, ia mendirikan dan bergabung dengan berbagai organisasi, salah satunya adalah menjadi Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya, bahkan membantu pemerintah dalam tim investigasi dan tim penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Adapun beberapa kasus yang pernah ditanganinya, yaitu kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1992, kasus Masinah (seorang aktivis buruh) yang dibunuh oleh militer pada tahun 1994, menjadi penasehat hukum warga Nipah di Madura dalam kasus pembunuhan petani-petani oleh militer di tahun 1993, menjadi penasehat hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan dalam kasus kerusuhan di PT Cheil Samsung, dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan (1995).

Nama Munir semakin melambung ketika menjabat sebagai Dewan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) yang membela orang-orang hilang yang diculik pada masa itu pada kasus ‘Korban Penghilangan Orang’ secara paksa terhadap 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta (1997-1998), tragedi Tanjung Priok (1994-1998), penembakan mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), dan kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh, Papua, Maluku, Sambas, Sampit, dan Poso.

Setelah kasus-kasus tersebut, Kontras berkembang menjadi organisasi independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Munir sendiri banyak terlibat dalam beberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuhan, pertahanan, lingkungan, gender, dan pelanggaran hak sipil dan politik. Di tahun 2003, Munir yang waktu itu diharuskan istirahat oleh dokter, bersikeras ikut dengan sejumlah aktivis senior dan aktivis pro demokrasi untuk mendatangi DPR paska penyerangan dan kekerasan yang terjadi di kantor Tempo.

Mantan Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial ini pernah bergabung dengan Tim Advokasi SMPN 56 yang digusur oleh Pemda setempat. Di samping itu sibuk menjadi penasehat hukum, dia seseorang yang aktif menulis opini di berbagai media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan tema HAM, hukum, reformasi militer dan kepolisian, politik, serta perburuhan.

Munir sendiri dikenal sebagai sosok pemberani dan tangguh dalam meneriakkan kebenaran dan keadilan. Berkat konsistensi pengabdiannya, ia mendapatkan pengakuan dari dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, ia dinobatkan sebagai Man of the Year 1998 versi majalah Ummat, penghargaan Pin Emas sebagai alumnus Universitas Brawijaya yang sukses, sebagai seorang tokoh terkenal Indonesia pada abad XX versi majalah Forum Keadilan.

Sementara itu di luar negeri, ia dinobatkan sebagai Leader of the Millenium 2000 dari Asia Week, The Right Livelihood Award (semacam nobel perdamaian) untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer pada tahun 2000, serta An Honourable Mention of the 2000 dari UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usahanya mempromosikan toleransi dan anti kekerasan.

Sepak terjang Munir di dunia aktivis HAM rupanya menjadi incaran orang-orang yang tidak senang atas perjuangannya. Ia harus menyerah dengan maut di usia 39 tahun di atas langit Amsterdam, ketika sedang dalam perjalanan menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi master hukum internasional dan HAM di Utrecht University. Mimpinya untuk bisa mengobati anak sulungnya dan memboyong keluarga kecilnya ke Negeri Tulip menjadi mimpi yang terkubur bersama jasadnya di liang kubur.

Tiga jam setelah pesawat GA-974 take off dari Singapura, awak kabin melaporkan bahwa Munir yang duduk di kursi nomor 40 G sakit peruk dan bolak balik ek toilet. Pilot Pantun Matondang meminta awak kabin memonitor kondisi Munir. Munir sendiri akhirnya dipindahkan duduk di sebelah penumpang yang berprofesi dokter. Penerbangan Singapura-Amsterdam ditempuh dalam waktu 12 jam. Tapi dua jam sebelum mendarat pada 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam di bandara Schipol Amsterdam Munir telah menghembuskan napas terakhirnya.

Tim forensik kepolisian Belanda menemukan jejak senyawa arsenik setelah otopsi jenazah Munir yang juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang tega meracuni Munir, meski ada yang menduga bahwa ada oknum tertentu yang memang ingin menyingkirkannya.

20 Desember 2005 Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara karena ia memalsukan surat tugas terbang dan didakwa menaruh arsenik di makanan Munir saat transit di Singapura. Presiden SBY saat itu membentuk tim investigasi independen tapi hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diungkap ke publik.

19 Juni 2008, Mayjen. (Purn.) Muchdi Purwoprandjono ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir karena beragam bukti dan kesaksian mengarah padanya. Tapi akhir tahun 2008, Muchdi justru divonis bebas. Sedangkan Pollycarpus sendiri mendapat remisi pengurangan masa hukuman penjara dan bebas bersyarat.

Memperingati setahun kepergian Munir, diluncurkan film dokumenter berjudul Bunga Dibakar karya Ratrikala Bhre Aditya di Goethe Institut pada 8 September 2005 yang menceritakan perjalanan hidup Munir sebagai seorang suami, ayah, dan teman. Semangat Munir yang memperjuangkan demokrasi dan keterbukaan di era setelah Reformasi justru malah dipadamkan.

Ada pula film dokumenter lain berjudul Garuda’s Deadly Upgrade dan His Story. Film terakhir ini mengisahkan proses persidangan Pollycarpus dan fakta yang terungkap di pengadilan.

Kematian Munir pada 7 September dicanangkan oleh para aktivis HAM sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Hingga saat ini, Suciwati, istri Munir, masih terus berusaha memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi mengungkap siapa sesungguhnya pembunuh sang suami. Jenazah Munir sendiri dimakamkan di taman makam umum kota Batu.

Rumah lama Munir yang dulu dihuni oleh ia, Suciwati, dan kedua anaknya di Batu dijadikan Museum Omah Munir yang dibuka pada tahun 2013. Museum ini berisi berbagai informasi audio dan visual tentang sosok dan perjalanan Munir semasa hidupnya. Selain sebagai museum, Omah Munir menjadi sarana untuk diskusi para pemerhati HAM dan fasilitas untuk mengedukasi para pengunjung tentang besarnya HAM.



Berikan komentar anda
Anda harus Masuk untuk memberikan komentar
belum ada komentar
×
logo-kenangan Download aplikasi