Mengenal 3 Hukum Pembagian Warisan di Indonesia

Sumber: Cytonn Photography (unsplash)

Seseorang yang sudah meninggal umumnya memiliki warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris. Disadur dari Wikipedia, warisan sendiri adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Kata ‘Warisan’ sendiri diserap dari bahasa Arab yaitu ‘al-miirats’ yang menurut makna bahasanya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.

Warisan sendiri berupa harta bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, tabungan, perhiasan, kendaraan, hingga utang. Seseorang bisa disebut sebagai ahli waris setelah ditunjuk resmi berdasarkan hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan. Umumnya ahli waris yang dituju adalah anak dari orang yang bersangkutan atau pasangan yang terikat dalam perkawinan.

Harta warisan ini bisa menjadi sumber masalah dalam keluarga jika pembagiannya dirasa tidak adil oleh sebagian pihak. Pembagian warisan secara tepat dan sesuai hukum yang dianut bisa meminimalisir sengketa warisan antar anggota keluarga di kemudian hari.

Di Indonesia, hukum yang berlaku untuk pembagian harta warisan ada tiga jenis, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Salah satu dari tiga hukum ini bisa dipilih untuk menjadi pedoman dalam pembagian warisan. Lalu bagaimana ketentuan dari masing-masing hukum pembagian warisan ini?

  • Hukum Islam

Islam sudah mengatur sedemikian rupa hukum untuk pembagian warisan yang didasarkan pada ilmu Faraidh. Pembagian warisan ini dilakukan secara hati-hati dan adil sesuai petunjuk yang ada di dalam Alquran.

Ketentuan hukum waris Islam ini menjadi lebih rigid karena ketentuannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Karena telah diatur dalam undang-undang, ahli waris yang memiliki kuasa atas harta warisan tersebut memiliki kewajiban untuk lapor pajak warisan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dalam hukum waris Islam, ada tiga macam ahli waris, yakni:

  • Ashab Al-Furiid, yaitu kelompok yang mendapatkan bagian tertentu seperti anggota keluarga yang terikat dalam pertalian darah atau perkawinan (ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, suami/istri)
  • Ashabah, kelompok yang mendapatkan sisa setelah pembagian warisan
  • Zawi Al-Arham, kelompok yang tidak menerima bagian, kecuali sudah tidak ada Ashab Al-Furiid dan Ashabah.

 

  • Hukum Perdata

Hukum waris secara perdata ini mengatur pembagian warisan menggunakan hukum negara. Berdasarkan hukum perdata, ada dua golongan yang dapat disebut sebagai ahli waris, yaitu:

  • Orang yang ditunjuk oleh pewaris atau diberi wasiat (Pasal 830 KUHPerdata)
  • Orang yang memiliki hubungan darah dan terikat perkawinan dengan pewaris (Pasal 832 KUHPerdata)

Dalam kelompok orang yang memiliki pertalian darah, maka akan diklasifikan lagi ke dalam empat golongan berdasarkan KUHPerdata, yakni:

  1. Golongan I: Suami/istri yang hidup terlama dan anak keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata)
  2. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris
  3. Golongan III: Keluarga dalam garus lurus ke atas setelah orang tua pewaris
  4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Ada pengecualian, apabila pewaris meninggal dunia dalam kondisi sudah bercerai, maka mantan suami atau istri tidak berhak lagi atas harta warisan dari mendiang.

Dalam hukum perdata, golongan-golongan ini bersifat prioritas dari golongan teratas. Jika pewaris masih memiliki istri atau suami dan anak kandung, maka golongan di bawahnya tidak akan mendapatkan warisan.

Lain halnya jika pewaris tidak memiliki pasangan dan keturunan, maka golongan kedua berhak mendapatkan warisan. Begitu pula seterusnya.

 

  • Hukum Adat

Pembagian warisan menurut adat bisa berbeda antara adat satu dengan yang lainnya. Sangat mungkin pembagian warisan berdasarkan adat X berbeda jauh dengan pembagian warisan berdasarkan adat Y. Tapi secara umum, ada dua jenis ketentuan adat yang biasa dipakai untuk membagi harta warisan berdasarkan gender.

  • Pembagian Warisan di Adat Patrilineal

Dalam adat patrilineal, ahli waris yang berhak menerima peninggalan harta warisan adalah anak laki-laki yang ada di dalam keluarga tersebut. Anak laki-laki pertama biasa mendapatkan porsi pembagian lebih besar. Namun ada pula adat yang membagi rata seluruh warisan seseorang sesuai jumlah anak laki-laki di keluarga tersebut.

  • Pembagian Warisan di Adat Matrilineal

Matrilineal berkebalikan dengan adat patrilineal. Sistem adat ini mengarahkan yang berhak menerima pembagian harta warisan adalah anak perempuan di dalam keluarga tersebut.

Jadi, Anda tidak perlu khawatir lagi untuk memilih hukum pembagian warisan mana yang bisa dijadikan pedoman dalam pembagian harta warisan. Terlebih lagi, ketiga hukum tersebut telah resmi diakui di Indonesia. Anda juga bisa membuat berita duka mendiang anggota keluarga yang telah meninggal di Kenangan.com dengan mencantumkan nama anggota keluarga lain secara lengkap, agar memudahkan Anda untuk membagi harta warisan di kemudian hari. Semoga informasi ini bermanfaat.

×
logo-kenangan Download aplikasi