Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Sumber: Okezone
Profesi Gubernur DI Yogyakarta, Wakil Presiden RI Ke-2
Tempat lahir Yogyakarta
Tgl Lahir 12-04-1912
Tgl Meninggal 02-10-1988

Lahir di Yogyakarta, 12 April 1912, beliau merupakan putra kesembilan dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwana VIII dan istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Beliau ketika lahir menyandang nama Gusti Raden Mas Dorojatun.

Lahir sebagai pangeran kerajaan, di usia empat tahun ia justru tinggal terpisah dari keluarganya. Ia dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah NHJJS (Neutrale Hollands Javanesche Jongen School) supaya dididik selayaknya rakyat biasa. Ia diharuskan untuk hidup mandiri tanpa didampingi pengasuh. Oleh keluarga Belanda ini, ia dipanggil Henkie (henk kecil).

Beliau cukup beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi di sekolah Belanda yang ada di Yogyakarta. Mulai dari Frobel School (taman kanak-kanak), Eerste Europe Lagere School B, Neutrale Europese Lagere School, hingga ia pindah ke Semarang dan Bandung untuk melanjutkan di Hogere Burgerschool.

Pendidikannya di HBS belum sempat diselesaikannya ketika sang ayah memutuskan untuk mengirim beliau ke negeri Kincir Angin bersama beberapa saudaranya. Setelah menyelesaikan Gymnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Rijkuniversitet di Leiden, atau yang sekarang dikenal sebagai University of Leiden di tahun 1930.

Beliau mendalami ilmu hukum tata negara, juga mengikuti klub debat yang dipimpin Profesor Schrieke. Jaringan pertemannya cukup luas, hingga bisa menjadi sahabat karib Putri Juliana yang kelak naik takhta menjadi Ratu Belanda.

 

Naik Takhta

Peta politik dunia bergerak cepat di tahun 1939. Tanda-tanda Perang Dunia II semakin jelas. Sri Sultan Hamengkubuwana (HB) VIII memutuskan memanggil beliau pulang meskipun pendidikannya belum selesai.

Tiba di Yogyakarta, beliau diberi Keris Kyai Joko Piturun, yang sebenarnya adalah atribut bagi putra mahkota, yang dianggap sebagai calon penerus takhta kerajaan. Beberapa hari kemudian, Sri Sultan HB VIII mangkat dan posisinya digantikan oleh putranya yang masih berusia 28 tahun.

Sebagai bagian dari sejarah Kerajaan Mataram, setiap calon raja baru di Kasultanan Yogyakarta diwajibkan untuk menandatangani kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Belanda. Seorang politisi senior Belanda, Dr. Lucien Adam, sampai harus berdebat panjang dengan Sri Sultan yang berjalan alot karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Sri Sultan Hamengkubuwana IX tidak setuju jabatan Patih merangkap pegawai kolonial. Hal ini agar tidak ada konflik kepentingan.
  2. Beliau tidak setuju dewan penasihatnya ditentukan oleh Belanda.
  3. Beliau menolak pasukan/prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda.

Setelah empat bulan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, tiba-tiba saja Sri Sultan berubah sikap yang membuat diplomat senior Belanda tersebut terheran-heran. Di kemudian hari, rupanya keputusan tersebut dibuat oleh Sri Sultan karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari Mataram.

Kontrak politik dengan Belanda yang berisi 17 bab dan terdiri dari 59 pasar, ditanda tangani tanpa dibaca lagi dan berlaku sejak Sri Sultan naik takhta. Beliau dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar “Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibja Radja Putra Narendra Mataram”, kemudian dilajutkan dengan penobatan sebagai raja bergelar “Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX”.

Saat pelantikannya, pada 18 Maret 1940, ia berpidato dan mengucapkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini, “Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa.”

Untuk menghindari program Romusha (kerja paksa) Jepang di zaman pendudukan Jepang di Indonesia, beliau membangun Selokan Mataram, selokan air yang menghubungkan Sungai Progo dan Kali Opak yang membelah Yogyakarta dari barat ke timur untuk irigasi pertanian di sekitarnya.

Selokan tersebut sangat bermanfaat hingga saat ini, selain mampu menyelamatkan nyawa rakyat Yogyakarta di masa itu karena banyaknya berita mengenai pekerja paksa Romusha yang mati kelelahan dan kelaparan.

 

Bergabung ke NKRI

Usai Jepang menyerah pada Sekutu di Perang Dunia II, tidak lama kemudian Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan M. Hatta. Pada 5 September 1945, beliau bersama Paku Alam VIII menyatakan diri bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Langkah ini didukung sepenuhnya oleh rakyat Yogyakarta, yang mana Yogyakarta bukan lagi entitas negara sendiri, melainkan telah melebuh menjadi bagian dari negara Republik.

Ditengah carut marutnya kondisi Indonesia pasca kemerdekaan dan tekanan dari pemerintah kolonial yang datang kembali, beliau tidak segan untuk mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta. Sri Sultan HB IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibukota bagi republik yang baru berdiri tersebut.

Perannya tidak berhenti samapi disitu. Kas negara kosong, pertanian dan industri rusak berat akibat perang, blokade ekonomi yang dilakukan Belanda membuat perdagangan dengan luar negeri terhambat, kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi dimana-mana, termasuk di Yogyakarta. Beliau pun mengambil langkah dengan menyumbangkan kekayaannya sekitar enam juta gulden untuk membiayai negara.

Ia sendiri sebagai Sultan Yogyakarta pada masa itu juga terkenal suka blusukan ke berbagai wilayah kekuasaannya untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Tak segan-segan ia keluar masuk hingga ke wilayah pedesaan seperti Kulonprogo dan Gunungkidul, yang tidak pernah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya.

Usai Perundingan Renville, Belanda melakukan Agresi Militer II yang menyasar ke Ibu Kota Yogyakarta. Soekarno, M. Hatta, Sutan Syahrir, dan pembesar lainnya ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwana IX dibiarkan di Yogyakarta.

Sri Sultan sendiri menolak untuk bekerja sama dengan Belanda. Beliau dan Sri Paku Alam sepakat untuk “meletakkan jabatan” sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta agar masalah keamanan Yogyakarta menjadi beban tentara Belanda.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkannya untuk diam-diam membantu para pejuang dengan memberikan bantuan logistik kepada para pejuang, pejabat pemerintah RI, dan orang-orang Republiken. Bahkan beliau memberikan tempat perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI di wilayah keraton.

Ia sendiri berinisiatif untuk melaksankan serangan umum terhadap Belanda yang akhirnya dipimpin oleh Soeharto. Usai Perundingan Roem Royen, Belanda harus menarik diri dari daerah Yogyakarta. Presiden Soekarno mengangkat Sri Sultan sebagai penanggung jawab keamanan dan wakil dari pemerintahan RIS setelah perundingan tersebut.

Karena kecakapannya dalam pemerintahan, tidak salah jika Sri Sultan ditunjuk menjadi Menteri Negara Indonesia (1946-1949), Menteri Pertahanan Indonesia ke-3 (1948-1949), Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-5 (1950-1951) di erah pemerintahan Soekarno. Disamping itu, ia juga tetap menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-1 setelah Indonesia merdeka (1950-1988).

Di zaman pemerintahan Soeharto, Sri Sultan juga ikut andil di kursi pemerintahan dengan menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) (1966-1973), serta menjadi Wakil Presiden Indonesia ke-2 (1973-1978).

Diakhir masa jabatannya sebagai wakil presiden, ia sempat kembali dipinang oleh Soeharto untuk menjadi wakil presiden kembali. Namun ia menolak secara halus tawaran tersebut dengan alasan kesehatan.

Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya adalah karena selama menjabat sebagai wakil presiden, beliau hanya menerima sedikit tanggung jawab dan tanpa kekuasaan, serta beliau yang tidak menyukai Presiden Soeharto yang represif pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

 

Bapak Pramuka Indonesia

Sejak muda, beliau sudah aktif dalam organisasi pendidikan kepanduan. Menjelang tahun 1960-an, beliau telah menjadi Pandu Agung (Pemimpin Kepanduan). Presiden RI saat itu, Soekarno, berulang kali berkonsultasi dengan Sri Sultan mengenai penyatuan organisasi kepanduan, pendirian gerakan pramuka, dan pengembangannya.

9 Maret 1961, dibentuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno. Panitia ini terdiri dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, dan Achmadi. Keempat orang inilah yang mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan terbitnya Keputusan Presiden RI No. 238 Tahun 1961.

Berbagai gerakan kepanduan yang ada di Indonesia akhirnya melebur menjadi satu dalam organisasi pramuka yang resmi berdiri pada 14 Agustus 1961. Pramuka diambil dari kata Poromuko, yang berarti prajurit yang terdepan dalam suatu peperangan. Pramuka sendiri melekat pada singkatan “Praja Muda Karana” yang berarti jiwa muda yang suka berkarya.

Sri Sultan Hamengkubuwana IX pun ditunjuk sebagai Ketua Kwarnas dan Wakil Ketua I Mapinas (Ketua Mapinas adalah Presiden RI). Beliau menjabat selama empat periode berturut, sejak 1961-1963, 1963-1967, 1967-1970, dan 1970-1974 selama 13 tahun.

Tak hanya itu saja. Janji pramuka yang dikenal sebagai Tri Satya Pramuka dan 10 aturan yang harus dipenuhi anggota pramuka, Dasa Dharma Pramuka, juga ditetapkan dan mulai diperkenalkan sejak resminya organisasi pramuka nasional ini.

Seragam pramuka di Indonesia sendiri ditetapkan dengan warna coklat muda untuk atasan dan coklat tua untuk bawahan yang melambangkan elemen air dan tanah. Pramuka pun sejak itu diajarkan ke berbagai sekolah dan menjadi salah satu gerakan pendidikan yang dikenal sejak dini.

Pramuka memiliki 4 tingkatan yang diatur berdasarkan usia. Pramuka Siaga untuk anggota berusia 7-10 tahun, Pramuka Penggalang untuk usia 11-15 tahun, Pramuka Penegak untuk usia 16-20 tahun, dan Pramuka Pandega untuk usia 21-25 tahun.

Keberhasilan beliau membangun Gerakan Pramuka dalam masa peralihan dari “kepanduan” ke “kepramukaan” mendapat pujian hingga ke luar negeri. Ia pun dianugeragi Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) di tahun 1973.

Bronze Wolf Award ini sendiri adalah penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari WOSM kepada orang-orang yang berjasa besar dalam pengembangan kepramukaan.

Atas jasa-jasanya tersebut, Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka pada tahun 1988 mengukuhkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia.

Beliau wafat di Amerika Serikat karena serangan jantung pada tanggal 2 Oktober 1988 dan dimakamkan di pemakaman para sultan mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

 



Berikan komentar anda
Anda harus Masuk untuk memberikan komentar
belum ada komentar
×
logo-kenangan Download aplikasi