Joko Widodo

Joko Widodo
Sumber: The Jakarta Post
Profesi Presiden Indonesia ke-7
Tempat lahir Surakarta
Tgl Lahir 21-06-1961

Joko Widodo, Presiden Indonesia ke-7 dan juga petahana di pemilihan umum presiden 2019, ini memiliki perjalanan hidup yang tidak sederhana sebelum bisa menduduki jabatan orang nomor 1 di Indonesia.

Perjalanan politiknya sejak 2005 ketika menjabat sebagai Walikota Solo juga beberapa kali diterjal berbagai isu. Tapi bagaimana sebetulnya sosok pria asal Solo ini?

 

Masa Kecil

Jokowi lahir di Solo pada tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Mihardjo dan Sudjiatmi. Ia anak sulung dan putra tunggal diantara empat bersaudara. Ketiga adiknya masing-masing bernama Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati.

Sebelum berganti nama, ia memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar. Sedangkan kakek neneknya berasal dari Boyolali.

Jokowi kecil bukanlah tumbuh dari keluarga berkecukupan. Ia sendiri mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.

Untuk memenuhi keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari, ia harus berdagang, menjadi ojek payung, dan menjadi kuli panggul. Disaat anak-anak lain ke sekolah mengendarai sepeda, ia memilih untuk berjalan kaki.

Ayahnya memiliki keahlian bertukang kayu yang akhirnya menurun kepadanya. Di usia 12 tahun, ia mulai bekerja sebagai tukang gergaji kayu. Rumahnya sendiri pernah digusur tiga kali.

Usai tamat SD, ia melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 1 Surakarta, lalu ke SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah berkuliah, ia memilih Universitas Gajah Mada jurusan Kehutanan untuk tempatnya menimba ilmu sarjana.

 

Masa-Masa Berwirausaha

Di jurusan Kehutanan UGM, ia belajar banyak mengenai struktur kayu, pemanfaatan, serta teknologinya. Ia sendiri berhasil menyelesaikan studinya dengan judul skripsi “Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta”. Selain kuliah, ia sendiri aktif sebagai anggota Mapala Silvagama semasa kuliah.

Lulus di tahun 1985, ia mencoba mencari pengalaman dengan bekerja di salah satu perusahaan BUMN, PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di Hutan Pinus Merkusi di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah.

Setahun setelah bekerja di BUMN, ia menikahi Iriana di Solo pada 24 Desember 1986. Statusnya sebagai pegawai BUMN tidak bertahan lama karena tidak betah dan akhirnya pulang ke Jawa untuk menyusul sang istri yang sedang hamil tujuh bulan.

Selepas menjadi karyawan BUMN, ia bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah CV Roda Jati. Ia sendiri memiliki tekad untuk berbisnis sendiri di bidang kayu ke depannya.

Ia akhirnya memberanikan diri untuk mewujudkan mimpinya berbisnis kayu dengan mendirikan perusahaan bernama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, di tahun 1990.

Ayahnya meminjam bank dan memberinya modal usaha Rp 15 juta. Dengan modal itu, ia menyewa kios kecil di kawasan Kadipiro dan dibantu tiga orang pekerja.

Usahanya sempat sepi di awal karena belum begitu dikenal konsumen. Jokowi pun mencoba menerapkan strategi pemasaran door to door atau dari rumah ke rumah untuk menawarkan produknya. Mebel dari jati ini pun akhirnya mulai dilirik dan banjir pesanan.

Bisnisnya sempat mengalami masa naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Untuk membangkitkan usahanya, ia pun sempat meminjam uang dari sang ibu Rp 30 juta untuk modal.

Setelah bangkit kembali dengan modal pinjaman ibunya, ia bertemu dengan Mici Romaknan, klien bisnis Jokowi asal Jerman, yang akhirnya membuka pintu-pintu peluang bisnis lainnya. Mici Romaknan inilah yang memanggilnya Jokowi karena menyebut Joko Widodo terlalu susah untuk dilafalkan.

Pemerintah sempat meluncurkan prgoram “Bapak Angkat-Anak Angkat” untuk mendorong usaha masyarakat. Jokwi mengikuti program tersebut dan mendapat bapak angkat Perum Gas Negara.

Hasil Produksi Furnitur PT Rakabu Sejahtera yang dipamerkan di ITPC Busan, Korea Selatan (Sumber: ITPC Busan)

Dari Perum Gas Negara, ia diberi pinjaman Rp 500 juta. Dengan modal besar tersebut, perusahaannya semakin ngegas dengan menambah karyawan, menambah kapasitas produksi, hingga memperluas jaringan pasar dengan rajin pameran ke luar negeri yang membuatnya kebanjiran pesanan.

Tidak perlu menunggu lima tahun, perusahaannya dengan cepat membesar dan memiliki beberapa pabrik di Sukoharjo, Sragen, Boyolali, dan Solo. Ia pun diangkat menjadi Ketua Asosiasi Mebel Indonesia cabang Surakarta pada tahun 2002.

Bisnis mebelnya semakin besar setelah kongsi dengan PT Toba Sejahtera, milik Jenderal Luhut Panjaitan. Dua perusahaan tersebut resmi berkongsi di bawah bendera PT Rakabu Sejahtera yang mengekspor puluhan kontainer mebel ke luar negeri.

Memasarkan bisnisnya ke luar negeri seperti ke Eropa juga yang menginspirasi Jokowi untuk mengatur Kota Solo lebih baik dan memasuki dunia politik.

           

Wali Kota Solo

Karier perpolitikan Jokowi dimulai saat ia maju sebagai calon wali kota Surakarta berpasangan dengan FX. Hadi Rudyatno yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam pilkada tersebut, ia berhasil memenangkan 36,62% suara dan menjadi Wali Kota Surakarta untuk periode kepemimpinan 2005-2010. Usai terpilih, ia mulai membangun dan menata Solo yang sebelumnya buruk tata kotanya dan banyak penolakan dari masyarakat untuk ditertibkan.

Perlahan, Solo mulai menunjukkan wajah perubahan yang berarti dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Kemampuan komunikasi politik Jokowi yang lain daripada kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain di masa itu, juga menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Solo memiliki bus Batik Solo Trans. Kawasan di Solo seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, serta Solo menjadi tuan rumah acara-acara internasional.

Bus Solo Trans yang Diadakan di era Walikota Jokowi (Sumber: Wikipedia)

Selain itu, pendekatannya yang lebih memanusiakan manusia dalam merelokasi pedagang kaki lima berkat pengalaman masa kecilnya saat rumahnya digusur, juga membuatnya kembali dipilih oleh warga Solo untuk menjadi Wali Kota di periode kedua dengan jumlah suara diatas 90%.

Saat masih mengabdi dua tahun di periode kedua wali kota Solo, ia diminta oleh Jusuf Kalla secara pribadi untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Karena ia merupakan kader PDIP, maka Jusuf Kalla juga melobi Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP.

Prabowo Subianto juga melobi PDIP untuk mengusung Jokowi sebagai calon gubernur karena butuh sembilan kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur pada waktu itu. Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan dan PDIP hampir memilih mendukung Fauzi Bowo.

Sebagai wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR RI dicalonkan mendampingi Jokowi dengan berpindah ke Gerindra karena Golkar telah mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.

Pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama sendiri awalnya bukan pasangan yang diunggulkan. Survei dari Lingkaran Survei Indonesia mengklaim bahwa pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran.

PKS pada saat itu mengusung Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI periode 2004-2009, sebagai Calon Gubernur dan diyakini akan lebih banyak mendapat suara karena telah dikenal rakyat. Namun LP3ES memprediksi Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertarung di putaran kedua.

Hitung cepat (quick count) yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemungutan suara memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini semakin diunggulkan memenangi pilkada DKI 2012.

Setelah berhasil unggul di putaran pertama, Jokowi berusaha menghubungi dan melawat seluruh calon Gubernur, termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid yang memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua. Setelah itu, Fauzi Bowo juga bertemu dengan mantan Ketua MPR tersebut.

Tapi keadaan malah berbalik setelah partai-partai pendukung calon gubernur lain di putaran pertama malah menyatakan dukungan untuk Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) juga ikut memburuk dengan adanya isu bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp 50 miliar.

Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai besar ini disebutnya sebagai fenomena “Koalisi Rakyat vs Koalisi Partai”. Namun klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDIP dan Gerindra tetap memihak di kubu Jokowi.

Ia akhirnya mendapat dukungan dari tokoh penting seperti Jusuf Kalla dan Indra J. Piliang dari Partai Golkar, Misbakhun dari PKS, dan Romo Heri yang merupakan adi ipar Fauzi Bowo.

Timses Jokowi juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, YouTube, dll. untuk kampanye yang lebih masif lagi. Ditambah peluncuran Jasmev (Jokowi Ahok Social Media Volunteers) pada 12 Agustus 2012 ini menambah kekuatan kampanye pasangan ini secara online.

Visi misi selama masa kampanye yang disampaikan Jokowi sendiri sifatnya populis, tidak jauh saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sebelumnya.

Ia berjanji untuk menambah 1000 unit bus Transjakarta, bisa dihubungi wartawan 24 jam, tidak menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), membangun kampung susun non apartemen, serta tentunya mengatasi macet dan banjir yang menjadi langganan masalah ibukota.

 

Gubernur DKI Jakarta

Setelah pemilu putaran kedua, akhirnya Jokowi-Ahok ditetapkan KPUD DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo-Prijanto.

Jokowi sendiri sempat diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo oleh DPRD Surakarta tapi dibantah oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, menilai pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak melanggar aturan mana pun jika saat saat mendaftar sebagai Calon Gubernur siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya bila terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.

Sehari usai pelantikan yang hanya menelan biaya APBD sebesar Rp 550 juta, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat atau sering disebut blusukan oleh media dan masyarakat.

Di era pemerintahan Jokowi, yang cukup fenomenal adalah kebijakan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat untuk mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta, dimana masyarakat miskin bisa langsung mendapat layanan kesehatan gratis di puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit jika memerlukan perawatan lebih lanjut.

Ada juga Kartu Jakarta Pintar sebagai bentuk program sosial di bidang pendidikan yang bertujuan membantu biaya pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan untuk hal konsumtif.

Sama seperti yang pernah dilakukannya saat menjadi Wali Kota Solo, untuk masalah penataan pemukiman kumuh, Jokowi berupaya dengan merelokasi ke rumah susun atau pembenahan melalui program kampung deret.

Kampung deret ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan membuktikan kepemilikan tanah yang jelas. Daerah di Jakarta yang mengikuti program ini antara lain Tanah Tinggi, Cipinang Besar Selatan, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora.

Salah Satu Program Kampung Deret yang Berhasil di Jakarta Utara (Sumber: tata ruang Indonesia)

Masalah lawas Jakarta yang selalu diwarisi secara turun temurun di setiap pemerintahannya adalah masalah banjir tahunan. Di tahun 2013, Pemprov DKI Jakarta sempat merekayasa cuaca melalui penaburan garam NaCl berkerja sama dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, dan BPPT.

Kemudian di tahun 2014, melalui paket Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), Pemprov DKI membenahi saluran air dan menormalisasi beberapa waduk dan kali seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, Waduk Tomang Barat, Waduk Rawa Bambon, dan Kali Pesanggarahan.

Meski tidak menghilangkan banjir sepenuhnya, kebijakan program era Jokowi dalam mengatasi banjir diakui lebih baik jika dibandingkan banjir di tahun-tahun sebelumnya.

Jakarta juga terkenal akan macetnya yang belum bisa diatasi oleh pemerintah. Di era Jokowi, ia menginisiasi pembangunan MRT (Mass Rapid Trans) yang akhirnya beberapa waktu lalu diresmikan oleh Anies Baswedan.

Proyek MRT yang dimulai di era Jokowi dan diresmikan di era Anies Baswedan Maret lalu (Sumber: Jawa Pos)

Selain menginisiasi MRT untuk transportasi umum, ia juga memperbanyak moda angkutan bus Transjakarta dan penambahan beberapa jalur baru untuk mempermudah masyarakat. Metromini dan Kopaja yang dikenal cukup sering kecelakaan juga diperketat fasilitas keselematan kendaraannya.

Kebijakan lelang jabatan yang diberlakukan Jokowi untuk memberikan kesempatan yang sama pada setiap PNS untuk menduduki posisi yang diinginkan dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes, sempat menimbulkan kontroversi karena Lurah Susan yang beragama Kristen terpilih memimpin Kelurahan Lenteng Agung yang sebagian besar beragama Islam.

Efektivitas kebijakan lelang jabatan ini sendiri menjadi tanda tanya besar setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60% lurah hasil lelang jabatan kinerjanya tidak memuaskan.

Selain itu, Pemprov DKI mengupayakan pengambil alihan pengelolaan air melalui pembelian saham Aetra dan Palyja, dua perusahaan swasta yang mengelola, mengeoperasikan, dan mendistribusikan air untuk beberapa wilayah di Jakarta, agar dikelola di bawa BUMD DKI Jakarta.

Popularitas Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta cukup baik di mata publik berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang lebih membumi dan pragmatis, lewat blusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.

Baru dua tahun menjabat sebagai gubernur, namanya pun merajai survei calon presiden sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Setelah Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyetujui pencalonan Jokowi sebagai Capres, barulah ia maju menjadi salah satu kandidat calon presiden RI dalam pemilu presiden 2014.

Menggandeng Jusuf Kalla sebagai calon wakil presidennya, Jokowi didukung oleh koalisi PDIP, Partai Nasdem, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Partai Hanura. Dalam pemilu presiden 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

 

Presiden RI Ke-7

Setelah melepas jabatan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi naik tahta menjadi Presiden Indonesia ke-7 setelah unggul dalam pemungutan suara sebanyak 53.15% dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jokowi langsung meluncurkan tiga kartu; Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang mirip dengan program yang telah dijalankannya semasa ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tak sedikit kontroversi yang timbul setelah ia baru diangkat menjadi Presiden. Diantaranya kenaikan BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 yang diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Dana subsidi BBM akan dialihkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.

Di kancah internasional, ia juga menuai kontroversi setelah presentasi di depan pengusaha APEC di tahun 2014. Tapi tak sedikit juga yang memuji karena pidatonya dianggap tepat sasaran. Dari APEC, ia berhasil membawa komitmen investasi ke tanah air senilai Rp 300 triliun.

Yang paling terlihat adalah proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia, antara lain adalah membangun jalan Tol Trans Jawa, jalan Tol Trans Sumatram Pelabuhan Makassar, Bandara Kertajati, meresmikan Teluk Lamong, serta membangun jalan lintas Papua.

Di era pemerintahan Jokowi juga untuk pertama kalinya harga BBM di Papua sama dengan harga di Pulau Jawa. Dulunya harga BBM disana mencapai Rp 100.000/liter. Kini masyarakat Papua bisa menikmati harga BBM yang sama dengan di Pulau Jawa, yakni Rp 6.500 karena pembangunan infrastruktur disana untuk akses yang lebih mudah.

Dibalik pemerintahannya yang lebih menekankan pendekatan ke rakyat, Jokowi menuai beberapa kritik dan kontroversi seperti tidak mematuhi janji untuk menyelesaikan masa baktinya sebagai gubernur DKI Jakarta, melesatnya popularitas Jokowi dikritik sebagai pengaruh media yang selalu menonjolkan kebaikan Jokowi dan menutupi kelemahannya, serta tudingan Jokowi antek-antek aseng karena kerjasamanya dengan pemerintah Tiongkok.

Kini, Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden RI berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin, Ketua MUI, sebagai wakilnya dan kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto yang menggandeng Sandiaga Uno di pemilihan umum presiden 2019 ini.

 

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo#cite_note-80

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2012

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2014/06/140626_lapsus_pilpres_profil_jokowi

https://www.biografiku.com/biografi-jokowi-joko-widodo-presiden-indonesia-ketujuh/

http://www.profilpedia.com/2014/05/profil-dan-biografi-joko-widodo-biodata-jokowi.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014

https://id.wikipedia.org/wiki/Karier_Joko_Widodo_sebagai_Gubernur_DKI_Jakarta#Enam_ruas_jalan_tol_dalam_kota

https://finance.detik.com/energi/d-4389967/10yearschallenge-harga-bbm-di-papua-dulu-rp-70000liter

https://indonesiana.tempo.co/read/71192/2016/04/20/Bagaimana-Jokowi-Bangun-Pabrik-Mebel-Rakabu-yang-Terbakar?

 

 

           



Berikan komentar anda
Anda harus Masuk untuk memberikan komentar
belum ada komentar
×
logo-kenangan Download aplikasi